Implementasi Peraturan Hukum Laut di Indonesia merupakan hal yang penting untuk menjaga kedaulatan negara dan mengelola sumber daya laut yang melimpah. Namun, seringkali implementasi peraturan hukum laut ini masih belum optimal.
Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, implementasi peraturan hukum laut di Indonesia masih terkendala oleh berbagai faktor, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga terkait dan minimnya sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang hukum laut.
Salah satu contoh implementasi peraturan hukum laut di Indonesia yang belum optimal adalah dalam penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing. Meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur tentang penegakan hukum terhadap illegal fishing, namun masih banyak kasus illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia.
Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, setiap tahun Indonesia mengalami kerugian hingga miliaran rupiah akibat illegal fishing. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan hukum laut di Indonesia masih perlu ditingkatkan.
Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan implementasi peraturan hukum laut di Indonesia. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga penegak hukum lainnya.
Selain itu, perlu juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penegakan hukum laut. Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, “Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang hukum laut sangat penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi peraturan hukum laut di Indonesia.”
Dengan langkah-langkah konkret dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan implementasi peraturan hukum laut di Indonesia dapat ditingkatkan sehingga kedaulatan negara terjaga dan sumber daya laut dapat dikelola dengan baik.