Ancaman laut di negeri merupakan salah satu masalah yang serius yang harus dihadapi oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam menghadapi ancaman laut sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah maritim Indonesia.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Aliansi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (AMPPK) Aliansi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (AMPPK), pemerintah harus memiliki strategi yang jelas dalam menghadapi ancaman laut di negeri. “Pemerintah harus meningkatkan patroli laut, memperkuat kerja sama dengan negara lain, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga laut kita bersama,” ujar Aliansi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (AMPPK).
Selain itu, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Ari Soedewo, juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menghadapi ancaman laut di negeri. Menurut beliau, Bakamla telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keamanan laut di Indonesia, seperti melakukan patroli rutin dan bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya.
Namun, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menghadapi ancaman laut di negeri tidaklah mudah. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) TNI Laksamana TNI Yudo Margono, sumber daya yang terbatas dan luasnya wilayah laut Indonesia menjadi salah satu hambatan utama dalam menjaga keamanan laut di negeri. “Kita harus bekerja lebih keras dan bekerja sama dengan semua pihak untuk dapat mengatasi ancaman laut di negeri,” ujar KSAL TNI Yudo Margono.
Dalam menghadapi ancaman laut di negeri, pemerintah perlu melibatkan semua pihak terkait, termasuk masyarakat, TNI, Polri, dan lembaga terkait lainnya. Dengan kerja sama yang baik antara semua pihak, diharapkan ancaman laut di negeri dapat diminimalisir dan keamanan laut Indonesia dapat terjaga dengan baik.