Peran Peraturan Hukum Laut dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan


Peran Peraturan Hukum Laut dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan sangatlah penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberagaman hayati di laut. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, “Peraturan hukum laut adalah fondasi utama dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan.”

Dalam konteks pengelolaan sumber daya kelautan, peraturan hukum laut berperan sebagai panduan dalam aktivitas eksploitasi dan konservasi sumber daya laut. Menurut Dr. Sudirman Saad, seorang ahli kelautan dari Institut Pertanian Bogor, “Tanpa adanya peraturan yang jelas dan ditaati oleh semua pihak, maka dapat terjadi overfishing dan kerusakan lingkungan laut yang dapat mengancam keberlangsungan ekosistem laut.”

Salah satu contoh peran penting peraturan hukum laut dalam pengelolaan sumber daya kelautan adalah dalam penentuan batas wilayah laut suatu negara. Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982, setiap negara memiliki hak untuk menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di laut teritorialnya guna mengelola sumber daya alam yang terdapat di wilayah tersebut.

Namun, tantangan terbesar dalam implementasi peraturan hukum laut dalam pengelolaan sumber daya kelautan adalah dalam penegakan hukum. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dr. I Made Andi Arsana, seorang pakar hukum laut dari Universitas Gadjah Mada, “Penegakan hukum laut yang lemah dapat menyebabkan pelanggaran terhadap peraturan hukum laut dan merugikan negara serta masyarakat yang mengandalkan sumber daya kelautan.”

Oleh karena itu, peran peraturan hukum laut dalam pengelolaan sumber daya kelautan perlu terus diperkuat melalui kerjasama antar negara dan pemangku kepentingan terkait. Seperti yang diungkapkan oleh Dr. Tony Liwang, seorang ahli kelautan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Kerjasama lintas sektor dan lintas negara sangatlah penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan untuk generasi mendatang.” Dengan demikian, keberadaan peraturan hukum laut yang kuat dan ditaati oleh semua pihak akan menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan di masa depan.